Pemkab Bojonegoro Percepat Penyertipikatan Aset Tanah, 174 Bidang Sudah Diusulkan

Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus bergerak mewujudkan pengelolaan aset yang tertib dan terjamin secara hukum. Tahun 2026, percepatan penyertipikatan tanah milik pemerintah daerah menjadi salah satu langkah nyata untuk melindungi Barang Milik Daerah (BMD).

Pada Tahun 2025, tercatat 409 bidang tanah milik Pemkab Bojonegoro yang tersebar di 20 organisasi perangkat daerah (OPD) belum bersertipikat. Kini, upaya tersebut menunjukkan kemajuan, 174 bidang telah diusulkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), baik melalui akun mitra secara daring maupun loket secara fisik.

Prosesnya pun terus berjalan. Pengukuran telah dilaksanakan pada 143 bidang, sementara 28 bidang telah memasuki tahap pemeriksaan tanah oleh Tim A. Satu bidang bahkan telah resmi terbit sertipikatnya berupa Sertipikat Hak Pakai (SHP), sedangkan 31 bidang lainnya akan segera menyusul untuk diukur.

Dalam rapat tersebut, Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro menegaskan bahwa kelengkapan administrasi, terutama dokumen kepemilikan seperti sertipikat tanah yang jelas, menjadi kunci kelancaran proses penyertipikatan. Karena itu, setiap OPD diharapkan menyiapkan berkas pendukung sejak awal pengajuan agar proses berjalan lebih cepat dan tepat.

Dengan kolaborasi yang solid antara OPD, pemerintah desa, dan BPN, Pemkab Bojonegoro optimistis target penyertipikatan aset tanah daerah dapat tercapai demi tertib administrasi dan terjaminnya aset daerah untuk kepentingan masyarakat.