Verifikasi Data Anomali untuk Mendukung Akurasi Data Pemerintahan

Bojonegoro — Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melaksanakan kegiatan Ground Check (GC) data anomali secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Bojonegoro sebagai upaya meningkatkan validitas dan kualitas data masyarakat. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian data pada sistem dengan kondisi nyata di lapangan sehingga dapat mendukung penyusunan kebijakan dan program pemerintah yang tepat sasaran.

Khusus di wilayah Kecamatan Bojonegoro, pelaksanaan Ground Check dilakukan melalui kolaborasi antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta Kecamatan Bojonegoro bersama pemerintah desa dan kelurahan setempat. Sinergi lintas perangkat daerah tersebut menjadi bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola data pemerintahan yang akurat dan terintegrasi.

Ground Check di Kecamatan Bojonegoro dilakukan terhadap 17.807 Kepala Keluarga (KK) yang tersebar di 18 desa dan kelurahan. Verifikasi lapangan difokuskan pada empat jenis kode anomali, yaitu anomali aset, anomali rumah, anomali tenaga kerja, dan anomali pendidikan.

Tim pelaksana melakukan pengecekan langsung kepada masyarakat guna memastikan bahwa data pada sistem FASIH telah sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Pemerintah juga menegaskan bahwa anomali bukan berarti kesalahan data, melainkan batas kewajaran yang disusun berdasarkan karakteristik masyarakat Kabupaten Bojonegoro. Oleh karena itu, tidak seluruh data anomali harus dilakukan perubahan apabila hasil verifikasi menunjukkan data telah sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Melalui kegiatan ini, pemerintah ingin memastikan bahwa data yang dimiliki benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat di lapangan sehingga kebijakan maupun program yang disusun dapat lebih efektif, tepat sasaran, dan bermanfaat bagi Masyarakat.

Dengan adanya pelaksanaan ground check secara menyeluruh di Kabupaten Bojonegoro, pemerintah berharap kualitas basis data daerah semakin meningkat serta mampu mendukung terciptanya pemerintahan yang transparan, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.