• Home
  • Profil
    • Struktur Organisasi
    • Pejabat Struktural
  • SIPP
    • SDM
    • Sistem Data & Informasi
      • Standar Pelayanan Publik
      • Maklumat Pelayanan Publik
      • Kode Etik Pelayanan Publik
    • Proses Bisnis Layanan
  • PPID
    • Alur Informasi
    • Dokumen Tahunan
      • Tahun 2014
        • Lakip
        • Laporan Keuangan 2014
      • Tahun 2015
        • Lakip
        • Rencana Aksi
        • LKPD
      • Tahun 2016
        • Lakip
        • LKPD
      • Tahun 2017
        • Renja
        • Realisasi Hibah
        • Realisasi Bansos
        • DPA
        • LPPD
        • LKJIP 2017
        • KAK Pelaksanaan
      • Tahun 2018
        • LKPD
        • Renja
        • KAK Pelaksanaan
      • Tahun 2019
        • IKU
        • LKJIP
        • LPPD
        • Perjanjian Kinerja
        • RENAKSI
        • Renja
        • KAK Perencanaan
        • Laporan Fisik dan Non Fisik
        • Renstra 2018-2023
      • Tahun 2020
        • SKM
        • LKJIP
        • LPPD
      • Tahun 2021
        • Perjanjian Kinerja
        • RANWAL RENJA
        • APLIKASI AISAH
        • JUKNIS APLIKASI AISAH
        • Rencana Aksi
        • LAPORAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
        • IKU
        • LAPORAN PENERAPAN WHISTLEBLOWING SYSTEM
        • IKI
        • LAPORAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
      • TAHUN 2022
        • LKJIP
        • RANWAL RENJA 2023
        • EVALUASI HASIL RENJA 2021
        • SURVEY IPK
        • SKM
        • SK PA, KPA, Bendahara
      • TAHUN 2023
        • LPPD
        • LKJIP
        • LKPJ
        • RANKHIR
        • RENAKSI
        • LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA
        • SERTIFIKAT IKM
      • TAHUN 2024
        • INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 2024
        • INDIKATOR KINERJA UTAMA BPKAD 2024
        • PERJANJIAN KINERJA BPKAD 2024
        • POHON KINERJA SKPD BPKAD 2024
        • RENAKSI BPKAD APBD 2024
        • RENCANA KERJA 2024 + SK
        • RKA 2024
    • Dokumen 5 Tahunan
      • Renstra 2013-2018
      • Renstra 2018-2023
  • SP2D Online
  • Transparansi
    • Tahun 2025
      • Kebijakan Umum APBD
      • Perda
      • Perbup
    • Tahun 2024
    • Tahun 2023
    • Tahun 2022
    • Tahun 2021
    • Tahun 2020
    • Tahun 2019
    • Tahun 2018
    • Tahun 2017
    • Tahun 2016
    • Tahun 2015
    • Tahun 2014
    • Tahun 2013
    • Tahun 2012
    • Tahun 2011
    • Tahun 2010
    • Tahun 2009
  • PPKD
    • Download Berkas
  • KOLOM PENGUNJUNG
    • Kontak, Saran dan Aduan
    • Survey Kepuasan
    • Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
  • PERATURAN
    • EDARAN BUPATI
    • INSTRUKSI BUPATI
    • PERBUP
    • PERDA
    • PERMENDAGRI
    • PERMENKEU
    • PERPRES
    • PERATURAN PEMERINTAH
    • UNDANG-INDANG RI
  • Edaran Bupati
  • Instruksi Bupati
  • Keputusan Bupati
  • Perbup
  • Perda
  • Permendagri
  • Permenkeu
  • Perpres
  • PP
  • UU RI
  • Beranda
  • Berita
  • Rp 76 M Tunjangan Profesi Ngendon
PENGUMUMAN
  • 09 Juli 2020 - 17:03:54 WIB

    Pengumuman Lelang Bangunan Gedung Kantor Permanen Eks. RSUD Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro
  • 19 September 2018 - 10:42:58 WIB

    Pengumuman Lelang
  • 11 November 2017 - 12:02:15 WIB

    Nomor Perda dan Perbup APBD-P 2017
  • 25 April 2016 - 14:18:11 WIB

    Nomor Perbup Perubahan (Pergeseran) APBD 2016
  • 12 Januari 2016 - 10:35:12 WIB

    Nomor Perda dan Perbup APBD 2016
  • + Index Pengumuman
AGENDA
    - Belum ada agenda -

STATISTIK PENGUNJUNG
  • OS : Unknown Platform
  • Browser : Mozilla 5.0
  • IP anda: 18.224.96.135
  • Online : 23 user
  • Hits : 11,776,492 klik
  • Dikunjungi sebanyak : 1,952,437 kali
Rp 76 M Tunjangan Profesi Ngendon
20 Mei 2014 - 10:25:00 WIB | Kategori : Berita Bojonegoro, Berita BPKAD | Dibaca: 3763 kali

Bojonegoro – Uang tunjangan profesi bagi guru bersertifikat masih ngendon di kas Pemkab Bojonegoro Rp. 76 Miliar. Pemkab beralasan tidak berani melakukan pembayaran sebelum ada surat keputusan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

“Syaratnya mencairkan kan harus ada SK”, kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, Ibnu Soeyoeti, beralasan kepada Jawa Pos Radar Bojonegoro.

Dia beralasan bahwa hal tersebut berdasarkan rapat koordinasi di Jakarta beberapa waktu lalu. SK itu, lanjut Ibnu, menjadi dasar pencairan selain ajuan dari Dinas Pendidikan (disdik).

Dia mengklaim dana di kas saat ini masih utuh dan tidak digunakan kegiatan apapun. “Kalau administrasi seperti SK dan pengajuan ada, tentu akan langsung kita cairkan”, imbuhnya

Ibnu menjelaskan, tunjangan profesi sejak 2010 sampai saat ini masih ada sisa pembayaran Rp 56 miliar lebih. Jika ditambah sisa Rp.20 miliar dari pembayaran triwulan pertama tahun ini, maka menjadi sekitar Rp. 76 miliar. “Uang ini masih kita simpan dan bunga tentu menjadi perhitungan tersendiri”, katanya.

Dia menambahkan, ada juga kekurangan pembayaran tunjangan profesi mencapai Rp. 51 miliar lebih. Jumlah kekurangan pembayaran itu bagi sekitar 3 ribu guru di 2011 dan sekitar 4 ribu guru ditahun berikutnya. “Tapi tahun 2010 ada juga yang belum dibayar selama satu bulan”, ujarnya.

Kekurangan pada 2011 dan 2012 terjadi di November dan Desember. Sementara di tahun ini, ada 478 guru belum dibayar tunjangan triwulan pertamanya karena belum ada SK-nya. “Jika semua dibayarkan dengan sisa pembayaran yang ada, maka masih ada sisa cukup. Kalau kapannya, masih menunggu SK”, tuturnya (ade/yan)

 

Sumber: Jawa Pos Radar Bojonegoro, 20 Mei 2014

Komentar (0)


Belum ada komentar dari pengunjung

Beri Komentar

  • Edaran Bupati
  • Instruksi Bupati
  • Keputusan Bupati
  • Perbup
  • Perda
  • Permendagri
  • Permenkeu
  • Perpres
  • PP
  • UU RI
Home | Term of Service | Login

BPKAD Bojonegoro Copyright © 2013 - 2025 All Right Reserved.

Best viewed in all pixels using Mozilla Firefox, Chrome, Opera, Safari, and Other. Developed by IT Team BPKAD